Gakkumdu Award 2025: Bawaslu Fokus Perkuat Penegakan Hukum Pemilu

Jakarta - Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara sekaligus Koordinator Divisi PPPS, Amin Rais Harahap, menghadiri kegiatan Gakkumdu Award 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 10-12 Desember 2025. Kegiatan nasional ini berlangsung dengan mengusung tema “Sinergi Penegakan Hukum Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Berintegritas.”

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada jajaran pengawas pemilu merupakan bentuk apresiasi yang wajib dilakukan atas kerja keras dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Penghargaan terhadap kinerja adalah hal yang wajib. Oleh sebab itu, Gakkumdu Award kami persembahkan untuk semua teman-teman Sentra Gakkumdu yang sudah bekerja dalam pemilihan kepala daerah,” ujar Bagja.

Ia juga menekankan bahwa setiap jajaran pengawas yang masuk sebagai nominator merupakan bagian dari insan terbaik yang telah melalui proses penilaian ketat.

“Jika sudah masuk sebagai nominator, berarti teman-teman semua adalah yang terbaik dari yang terbaik,” tambahnya.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, turut menyampaikan bahwa transformasi Gakkumdu merupakan fondasi penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum pemilu ke depan. Transformasi ini menjadi kelanjutan dari terobosan yang ia gagas sejak pertama kali menginisiasi Gakkumdu Award pada 2023.

“Transformasi Gakkumdu penting untuk menjadikan penegakan hukum pemilu lebih profesional, kredibel, dan terintegrasi. Ajang Gakkumdu Award bukan sekadar seremoni, tetapi wujud penghargaan atas dedikasi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam menjaga integritas pemilu,” tegas Puadi.

Ia menambahkan bahwa berbagai keterbatasan struktural dan teknis harus segera diatasi guna mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih pasti dan kredibel.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI lainnya, Herwyn JH Malonda, menyoroti dinamika perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang telah mengubah pola pelanggaran dan tata kelola informasi dalam Pemilu.

“Pelanggaran hari ini tidak hanya terjadi secara nyata, tetapi juga bermigrasi ke ruang digital. Pesan, propaganda, atau aktivitas yang berpotensi melanggar bisa tersebar dengan cepat melalui platform maya, dan ini menuntut respons yang lebih adaptif,” jelas Herwyn.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu perlu memperkuat kapasitas dan strategi untuk membaca serta merespons dinamika digital yang setiap tahun semakin kompleks.

Gakkumdu Award merupakan agenda nasional tahunan yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada Sentra Gakkumdu—yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan—atas dedikasi mereka dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Selain pemberian penghargaan, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat koordinasi dan pembaruan strategi penegakan hukum pemilu.

Di sela-sela kegiatan, Amin Rais Harahap menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam Gakkumdu Award 2025 menjadi momentum penting bagi Bawaslu Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum Pemilu di daerah.

“Gakkumdu Award bukan hanya ajang penghargaan, tetapi momentum penting untuk memperteguh komitmen bersama dalam penegakan hukum Pemilu. Bawaslu Batu Bara siap memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar setiap proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Amin Rais saat dikonfirmasi oleh Humas Bawaslu Kabupaten Batu Bara, Kamis (11/12).

Kegiatan Gakkumdu Award 2025 menjadi refleksi atas pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat kompetensi, dan menjaga profesionalitas dalam setiap proses penegakan hukum pemilu.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Bawaslu Kabupaten Batu Bara menyatakan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi, melindungi hak pilih warga, serta memastikan setiap proses pemilu berlangsung bersih, jujur, dan berkeadilan.