Kelas Daring P2P Bawaslu Sumut Perkuat Kapasitas Pengawasan Publik Jelang Pemilu 2029

Batu Bara - Sebanyak 120 peserta dari Kabupaten Batu Bara, Kota Padangsidempuan, dan Kabupaten Dairi mengikuti Kelas Diskusi Daring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kelas IX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kamis (04/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.”

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, S.H. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan kekuatan penting bagi penguatan demokrasi. “P2P ini adalah ruang pembelajaran bersama. Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pengawas yang aktif, objektif, dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu 2029 yang bermartabat,” ujarnya.

Dari Kabupaten Batu Bara, kegiatan diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara, Koordinator Divisi HPPH, Muksin Kalid sebagai fasilitator, serta Koordinator Divisi PPPS, Amin Rais Harahap sebagai narasumber, didukung dua staf sekretariat yang bertugas sebagai fasilitator dan notulensi.

Dalam sesi penyampaian materi, Muksin Kalid menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mencegah potensi pelanggaran.“Pengawasan partisipatif ini hadir untuk memperluas jangkauan pengawasan. Kita berharap peserta menjadi mata dan telinga demokrasi di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Amin Rais Harahap menjelaskan teknis pencegahan serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.“Kami ingin peserta memahami alur pelaporan secara benar, sehingga setiap informasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat, cepat, dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber internal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H., Saut Boangmanalu, S.Th., M.M., dan Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Dalam pemaparannya, Suhadi Sukendar Situmorang menyoroti pentingnya penguatan sistem pencegahan pelanggaran sebagai langkah awal untuk meminimalkan sengketa pemilu. “Pencegahan adalah ruh dari pengawasan. Semakin kuat pencegahan, semakin kecil potensi terjadinya sengketa,” jelasnya.

Saut Boangmanalu turut mengajak peserta untuk memanfaatkan teknologi dalam kampanye pengawasan. “Pengawasan digital adalah keniscayaan. Masyarakat harus mampu menggunakan platform digital untuk mengawasi, melaporkan, dan menyebarkan informasi edukatif,” katanya.

Kemudian, Johan Alamsyah menekankan nilai integritas dalam setiap proses pengawasan. “Integritas adalah modal utama pengawas partisipatif. Tugas kita bukan hanya melihat pelanggaran, tetapi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tuturnya.

Berbagai topik strategis dibahas dalam diskusi ini, di antaranya:

• Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu
• Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu
• Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
• Pengembangan gerakan pengawasan partisipatif
• Penguatan jaringan & pemberdayaan komunitas

• Pengawasan partisipatif berbasis digital

  

Di akhir kegiatan, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di wilayah masing-masing. Peserta juga mengikuti post test yang dipantau oleh operator Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Program ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Batu Bara berharap peserta mampu memperkuat jaringan pengawasan di tingkat lokal serta berperan aktif menjaga marwah demokrasi.
Dengan terselenggaranya Kelas IX ini, Bawaslu Batu Bara kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong partisipasi publik demi terwujudnya Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan bermartabat.